Dari Konsep Maslahat al-Thufi Menuju Ikhtiyar al-Mashlahy


[Reportase Diskusi, Jum’at 15/06/12]

Shofwan menganjurkan kepada para diskusan yang hadir agar bisa bersikap obyektif serta bijak dalam menyikapi pemikiran al-Thufi. Baginya, untuk memetakan pemikiran al-Thufi secara utuh, pengkaji tidak boleh mencukupkan kajiannya hanya terhadap buku-buku yang di tulis ulama kontemporer dalam rangka merespon pemikiran al-Thufi tersebut, melainkan harus langsung merujuk kitab-kitab usul fikih karya al-Thufi secara langsung seperti  Syarh Arbain, Syarh Mukhtashor Roudhoh, dan lain-lain.

Ia juga menyayangkan, bahwa kebanyakan buku-buku kontemporer yang ditulis sebagai tanggapan atas pemikiran al-Thufi, diwarnai nuansa ”penghakiman” atas sosok al-Thufi. Terlebih lagi, setelah sosok al-Thufi santer diisukan sebagai penganut sekte Syi’ah Rafidah (Syi’ah yang ekstrem). Biasa, ini adalah semacam “black campaign“. Seolah-olah jika seseorang menganut sekte Syi’ah maka pendapatnya otomatis salah. Sambil berkelakar, Shofwan berujar, ”Nasib al-Thufi dalam isu teologi hampir persis dengan yang dialami Ketua Umum PBNU, Prof. KH. Aqil Siroj beberapa waktu lalu”, cetusnya yang lantas disambut senyum tawa para hadirin.

 * * *
Mayoritas Ulama' sepakat bahwa hukum-hukum Allah mengandung maslahah bagi manusia di dunia dan akhirat. Sebagaimana mereka juga sepakat bahwa tujuan akhir syariah adalah mewujudkan kebahagiaan hakiki bagi manusia. Oleh karenanya, tidak aneh bila pembahasan mashlahah atau  maqosid al-syariah telah menghiasi karya ulama'-ulama' tempo dulu. Hanya saja, apakah maslahah merupakan dalil mandiri dalam pencetusan hukum Islam dan apakah ia bisa diutamakan dari teks-teks syariat? merupakan diskursus klasik yang senantiasa relevan untuk dikaji.


Persoalan inilah yang coba didiskusikan oleh Forum Diskusi (FORDIS) Asosiasi Mahasiswa Indonesia Al-Ahgaff bekerjasama dengan Ushul Fiqh Community pada Jum’at (15/06) dalam acara kajian kontemporer bulanan bertajuk ”Melacak Kontradiksi dalam Konseptualisasi Maslahat”. Acara yang digelar di Auditorium Fak. Syariah dan Hukum Universitas Al-Ahgaff, Tarim, tersebut menghadirkan dua pembicara yang selama ini dikenal intens dalam menggeluti kajian Maqosid Syariah ; M. Shofwan Jauhari (Koordinator Kepenulisan UFC), dan M. Mahrus Ali (aktivis FORDIS, pegiat kajian Dhowabit al-Mashlahah). Hamidi Haris, dalam kesempatan tersebut berperan sebagai moderator. Diskusi yang dimulai pukul 20.30 KSA tersebut sengaja menjadikan pemikiran Najmuddin al-Thufi, ulama madzhab Hanbali, sebagai fokus kajian. Sedangkan sebagai wacana tandingan, dihadirkan pula konsep al-maslahah perspektif Imam Ghazali dan Imam as-Syathibi.

Memulai presentasinya, Shofwan berusaha menyibak diskursus maslahat dari beberapa aspek ; baik derivasi makna hingga defenisi secara terminologi. Dia menerangkan, bahwa dalam literatur usul fikih klasik, pembahasan mengenai maslahat, selain tertuang dalam pembahasan qiyas (analogi), ia juga dibahas dalam al-âdillâĥ al-mukhtalâf fîîĥâ, khususnya ketika berbicara mengenai Maslahah Mursalah dan Istihsan. Shofwan lantas memulai kajiannya secara runtut dari uraian konsep maslahah perspektif mainstream yang direpresentasikan oleh pemikiran al-Ghazali.

Secara etimologi maslahah merupakan derivasi dari akar kata shalah yang bermakna manfaat. Atau bisa juga merupakan bentuk tunggal dari kata plural al-Masholih.  Maka  setiap sesuatu yang mengandung kemanfaatan, baik dengan cara menghasilkan ataupun menjauhi bisa disebut maslahah. Shofwan lalu menambahkan, bahwa dalam mendefinisikan maslahah secara terminologi, para pakar usul memiliki pengungkapan definisi yang berbeda-beda namun semuanya kembali kepada maksud yang sama. Menurut Al-Ghazaly (w. 505 H.), maslahah adalah menarik manfaat dan menolak mafsadah. Namun yang dimaksud dalam pendefinisian maslahah di sini adalah pelestarian terhadap tujuan-tujuan syariah yaitu mencakup lima hal, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan.


Berdasarkan kajian holistik terhadap tiga literatur Usul Fikih primer karya al-Ghazali yaitu Syifaul Ghalil, al-Manhul, dan al-Mushtashfa, Shofwan menyimpulkan bahwa maslahah yang dikehendaki oleh para pakar ushul adalah maslahah yang kembali kepada maksud Syari' bukan kepada maksud manusia. Hal ini, lanjutnya, karena manusia memiliki standar berbeda-beda dalam menilai suatu kemaslahatan dan manusia memiliki kecendrungan memenuhi kepentingan pribadinya tanpa mempertimbangkan kemaslahatan umum. Bahkan terkadang suatu yang dinilai mafsadah oleh Syara' dinilai maslahah oleh sebagian manusia.


Sampai disini, mahasiswa Fakultas Syariah semester delapan asal Sidoarjo ini menyitir salah satu ungkapan Imam Abu Ishaq as-Syathibi dalam al-Muwafaqot, ”maa min maslahatin illa wa fii hi mafsadah”, bahwa tak ada kemaslahatan yang hakiki, karena setiap sesuatu yang dianggap maslahah hampir bisa dipastikan mengandung mafsadah. Tentu saja, ungkapan as-Syathibi tersebut dilontarkan dalam konteks penilaian manusia yang semu dan relatif. Karenanya, mayoritas teorisi hukum Islam (Ushuliyyin) menjadikan kemaslahatan sebagai sesuatu yang integral dan tak bisa dilepaskan dari teks-teks syariat.

Setelah itu, Shofwan memulai memaparkan konsep maslahah perspektif Najmuddin al-Thufi. Dalam kacamata analisisnya, di antara pemikir klasik, Al-Thufi memang merupakan tokoh yang amat berani dalam mewacanakan paradigma maslahah dalam kancah penggalian hukum syari'at. Dalam kitabnya, al-Ta'yin fi Syarh al-Arbain, secara tegas ia mengatakan bahwa apabila nash atau ijma' bertentangan dengan maslahah maka maslahah yang harus dikedepankan.

Seolah mengamini tesis ar-Raisuny dalam bukunya ”al-Ijtihad : al-Nash, al-Waqi’, al-Mashlahah”, Shofwan menegaskan bahwa al-Thufi tidak pernah memberikan satu contoh secara riil tentang kontradiksi  antara  nash  dan  maslahah itu. Maka, konsep al-Thufi, menurut Shofwan, tetap hanya sekedar teori.

Bagi al-Thufi, maslahat bersumber dari konteks sosial. Jika dalil agama bertentangan dengan konteks sosial, maka konteks harus didahulukan di atas teks agama. “Mendahulukan” di sini, dalam pandangan al-Thufi, bukan berarti membatalkan dan menganulir sama sekali dalil agama. Sebaliknya, konteks sosial dianggap sebagai “pentakhsis” atau spesifikasi dan “bayan” yang meng-eksplanasi teks atau dalil agama yang ada. Tak pelak, wacana al-Thufi ini kemudian menjadi polemik di kalangan intelektual Islam kontemporer.

Di akhir penyampaiannya, Shofwan menganjurkan kepada para diskusan yang hadir agar bisa bersikap obyektif serta bijak dalam menyikapi pemikiran al-Thufi. Baginya, untuk memetakan pemikiran al-Thufi secara utuh, pengkaji tidak boleh mencukupkan kajiannya hanya terhadap buku-buku yang di tulis ulama kontemporer dalam rangka merespon pemikiran al-Thufi tersebut, melainkan harus langsung merujuk kitab-kitab usul fikih karya al-Thufi secara langsung seperti  Syarh Arbain, Syarh Mukhtashor Roudhoh, dan lain-lain.


Ia juga menyayangkan, bahwa kebanyakan buku-buku kontemporer yang ditulis sebagai tanggapan atas pemikiran al-Thufi, diwarnai nuansa ”penghakiman” atas sosok al-Thufi. Terlebih lagi, setelah sosok al-Thufi santer diisukan sebagai penganut sekte Syi’ah Rafidah (Syi’ah yang ekstrem). Biasa, ini adalah semacam “black campaign“. Seolah-olah jika seseorang menganut sekte Syi’ah maka pendapatnya otomatis salah. Sambil berkelakar, Shofwan berujar, ”Nasib al-Thufi dalam isu teologi hampir persis dengan yang dialami Ketua Umum PBNU, Prof. KH. Aqil Siroj beberapa waktu lalu”, cetusnya yang lantas disambut senyum tawa para hadirin.


*  *  *

Nampaknya diskusi petang itu sangat menarik, apalagi dengan hadirnya pembicara kedua selaku pembanding, Muhammad Mahrus Ali. Dengan logat bicaranya yang khas, pria asal Madura yang pada awal Februari lalu telah membedah Kitab Dhowabith Mashlahah karya Said Ramadhan al-Buthy ini, menyeret diskusi malam itu kepada keragaman wacana pemikir kontemporer dalam menanggapi pemikiran al-Thufi. Dalam hal ini, Mahrus menyampaikan tesis yang diungkapkan Abdul Wahhab Khalaf, dan Dr. Musthofa Zaid.

Menurut Abdul Wahhab Khalaf, al-Thufi dalam konsepnya tersebut telah melakukan kesalahan. Sebab, sejatinya yang terjadi kontradiksi bukanlah teks dengan maslahat akan tetapi teks dengan teks yang lain, sehingga yang benar bukanlah spesifikasi nash dengan maslahah (takhsis al-nash bi al-mashlahah) akan tetapi spesifikasi nash dengan nash yang lain (takhsis al-nash bin nash akhor) yaitu sabda Nabi yang berisi larangan berbuat yang saling membahayakan diri sendiri dan orang lain (la dhororo wa la dhiroro). Tesis Abdul Wahhab Khalaf tersebut, menurut Abdul Aziz al-Rabi'ah dalam kitabnya, al-Adillah al-Mukhtalaf Fiha, tidak sepenuhnya tepat. Karena jika ditelusuri lebih dalam, pendapat ini sama saja dengan pandangan al-Thufi.

Oleh karenanya, Mahrus lantas mengutip pernyataan Dr. Mushtofa Zaid. Menurutnya, baik disebut tãkĥŝhiŝ bil mãŝlaĥãĥ ataupun tãkĥŝhiŝ bil al-nãsh al-ãkĥãr, pandangan al-Thufi tetap tidak bisa dibenarkan. Karena berdasarkan ilmu Usul Fikih, hadis tentang larangan berbuat bahaya adalah teks berbentuk umum (universal) sementara teks yang diklaim mengandung mafsadah berbentuk khusus (spesifik), maka mestinya teks yang bermakna khusus inilah yang menjadi pengkhusus, bukan justru sebaliknya.

Disamping banyak mendapat kritik, pendapat al-Thufi ini juga tidak sedikit yang menyambut  dengan hangat. Asymawi misalnya, pemikir sekuler terkenal asal Mesir ini dalam bukunya al-Islam al-Siyasiy (Islam Politik) menganggap pendapat al-Thufi sebagai salah satu  celah rasional yang agung  (fathan aqliyyan azhiman). Bahkan para aktivis Jaringan Islam Liberal di Indonesia juga bisa di anggap sebagai pendukung bahkan lebih dari sekedar pemikiran at-Thufi ini. Sebab, mereka telah berani mendahulukan maslahah terhadap nash yang menurut al-Thufi justru merupakan pengecualian. Implikasinya, mereka terlalu berlebihan dalam memberikan proporsi terhadap akal sehingga menolak mentah-mentah hukum Hudud, Waris, dan lain sebagainya.

Lebih jelasnya, kata Mahrus, di dalam Kitab al-Ta'yin fi Syarhi al-Arbain, ketika menjelaskan makna hadits larangan berbuat yang membahayakan, at-Thufi mengatakan bahwa segala tindakan membahayakan, dinegasikan secara syar'i kecuali dengan ketentuan nash khusus yang menjadi spesifikasi universalitas ketentuan tersebut seperti had dan hukuman dalam Islam. Pengecualian ini, kata at-Thufi, karena had dan hukuman dalam syariat  Islam jelas merupakan darar namun ia disyariatkan secara konsensus berdasarkan nash spesifik. Di sini, al-Thufi jelas masih mengakui keberadaan hukum yang bersifat qhat’i dan tidak membuangnya dengan argumen maslahah. Sehingga bagi Mahrus, pemikiran kelompok liberal sama sekali bukan representasi dari pemikiran al-Thufi.

Tak lupa Mahrus mengingatkan, bahwa meskipun ulama berbeda pendapat dalam memposisikan maslahat, namun tafsir berdasarkan kemaslahatan (at-tafsir al-mashlahy) terhadap teks-teks syariat merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya dalam warisan fuqoha' masa lampau. Oleh karenanya, dalam mengakhiri presentasinya, Mahrus Ali menegaskan bahwa diskusi-diskusi mengenai maslahah yang selalu berakhir dengan kesimpulan bahwa Syariat Islam datang hanyalah untuk kemaslahatan manusia ini, tidak akan memiliki banyak manfaat terhadap masyarakat kecuali jika kita berani melakukan langkah maju dengan melakukan perubahahan metode pencarian jawab problem-problem masyarakat modern, misalnya dari tekstual menuju ke kontekstual dan dari hanya madzhab Syafii ke seluruh pendapat ulama secara inklusif.

"Setidaknya, jika kita tidak berani melakukan tafsir al-maslahy terhadap teks-teks syariat secara langsung maka kita perlu melakukan apa yang kalau boleh saya sebut dengan al-ikhtiyar al-maslahi, yaitu pemilihan pendapat-pendapat ulama'  berdasarkan maslahah meski pendapat itu sudah keluar dari Madzahib Al-Arba'ah". Hal ini, kata Mahrus, bukanlah sikap yang berlebihan sebab kita tetap mengikuti pendapat-pendapat Ulama masa lampau yang tentunya setelah melalui kajian yang matang.
 
   Terkait hal tersebut, Mahrus Ali menampilkan beberapa contoh kasus yang akhir-akhir ini semarak diperbincangkan di tanah air, seperti polemik nasab anak zina kepada pihak laki-laki, polemik hak mendapat warisan anak yang muslim dari orang tua yang non-muslim, zakat profesi, dan lain-lain. Meski ini merupakan pendapat minoritas ulama, kata Mahrus, akan tetapi jika berdasarkan kajian  terhadap fakta di masyarakat justru lebih bermaslahat maka kita perlu mengambilnya. Ia lantas menambahkan, bahwa beberapa buku kontemporer seperti Shina'atul Fatwa wa Fiqhul Aqolliyat, karya Syekh Abdullah bin Bayyah, adalah sangat layak untuk dijadikan pedoman dalam menjawab problematika kekinian.

Setelah kedua pembicara berpresentasi, seperti biasa, para diskusan diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan konstruktif demi perbaikan diskusi ke depan, baik dari sisi penulisan makalah, modul diskusi, pertanyaan-pertanyaan seputar tema, hingga kesempatan untuk mewacanakan paradigma yang berbeda sama sekali dengan apa yang telah disampaikan narasumber.

Demikianlah sekelumit reportase diskusi terakhir yang digelar seminggu sebelum ujian akhir universitas ini. Ditengah carut-marut revolusi Negara Yaman yang masih belum menentu, ternyata tidak menyurutkan semangat para aktivis FORDIS dan UFC untuk terus berdinamika, serta menatap masa depan Islam dan Indonesia, melalui kajian-kajian terhadap turots lewat berbagai macam pendekatan. Bahkan, diskusi yang dihadiri kurang lebih empat puluh orang diskusan tersebut, berlangsung hangat dan antusias selama kurang lebih tiga jam. Bravo FORDIS dan Ushul Fiqh Community !
[Reporter : Dzul Fahmi]

Post a comment

0 Comments